Mengapa Warga NU Harus Pilih Jokowi-KH. Ma'ruf Amin? - Bagian 1 - PesanKiai.com

Mengapa Warga NU Harus Pilih Jokowi-KH. Ma'ruf Amin? - Bagian 1

Mengapa Warga NU Harus Pilih Jokowi-KH. Ma'ruf Amin? - Bagian 1

PESAN KIAI - Ini memang berbau kampanye. Tapi sekali-sekali tidak masalah bukan? Pada waktuya harus menentukan pilihan yang terbaik di antara dua pilihan yang ada. Akhoffud dloruroin!

Ini tentang aliansi lama yang mungkin permanen: Nahdliyin-Marhaen, atau istilah lain santri dan abangan. Kalau hanya tahu definisi santri dan abangan dari Clifford Geertz, kita tidak akan memperoleh informasi yang tepat. Berbeda dengan apa yang dipersepsikan Geertz dulu, santri dan abangan itu karakterya ternyata sama persis: pola pikirnya dan gaya hidupnya, bahkan komunitasnya. Cara beragamanya juga sama, sangat rileks dan renyah dengan tradisi keagamaan.

Sederhananya, mereka bertemu di kuburan untuk berziarah kubur atau dalam acara syukuran/selamatan di hari kelahiran/kematian dan seterusnya di rumah-rumah tetangga. Bedanya, santri agak lebih agamis. Hafalan surat-surat pedek dan stok dzikirnya lebih banyak. Nah perkembangan paca reformasi yang didukung oleh teknologi informasi untuk belajar agama ini menyebabkan banyak kalangan abangan menjadi semakin islamis, sehingga perbedaanya dengan kaum santri menjadi semakin tidak kelihatan.

Sesungguhnya dua komunitas besar ini bukan entitas politik. Kecuali beberapa orang pemimpinnya, warga Nahdliyin dan kaum Marhaen tidak terlalu hirau dengan politik. Mereka sibuk dengan aktivitas kultural sehari-hari. Tapi kedekatan dengan tradisi dan kebersatuan dengan bumi tempat dipijak itu menyebabkan mereka menjadi sangat nasionalis. Mereka bersama-sama mengusir penjajajah yang merebut Tanah Air. Mereka bahkan mau bekerjsama dengan Jepang membikin barisan paramileter Hizbullah, Sabilillah, PETA untuk mengusir Sekutu. Mereka juga tergerak untuk menumpas habis para pemberontak yang merongrong pemerintahan yang sah.

Bukan hanya tidak akan memberontak (bughot), bahkan terkhusus buat Nahdliyin sebenarnya tidak ada istilah oposisi. Pengamat Barat mengatakan NU sangat pragmatis dan oportunis dalam berpolitik, tapi sebenarnya ini adalah garis ideologi polititik NU yang berakar dari teologi ahlussunnah wal jamaah (Aswaja). 

Pemerintah yang sah akan didukung, karena ini adalah prasyarat beragama Islam: Taat kepada Allah dan Rasul, serta taat kepada pemimpin (ulul amri). Jangan heran kalau pada titik ini, garis ideologi politik NU sama dengan kelompok Islam Salafi/Wahabi yang selalu pro-pemerintah, dan sangat berbeda dengan kelompok politik transnasional seperti Hizbut Tahrir atau Ihwanul Muslimin. Tapi ini pembahasan lain. NU Nahdliyin akan selalu mendukung pemerintah yang sah, bahkan pada tahun 1936 prakemerdekaan, NU mendukung pemerintah Hindia Belanda karena pemerintah ini membawai qadhi-qadhi agama untuk kepentingan pelimpahan mandat (tauliyat) dalam penentuan awal bulan Qamariyah untuk kepentingan ibadah umat Islam, maupun dalam prosesi perwalian untuk akad pernikahan yang sah.

Pacakemerdekaan, masih di tengah gejolak revolusi, sekelompok orang PSI dan PKI melakukan pemberontakan. Dengan tegas NU mendukung pemerintahan Bung Karno (Marhaen) dan menyerukan segera melenyapkan pemberontakan PKI di Madiun. Pada saat hampir bersamaan sekelompok Islam modernis yang puritan dan radikal mendirikan Darul Islam (DI) bahkan kemudian membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), dan memberontak terhadap NKRI. Maka dengan tegas NU menolak gagasan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang mengaku sebagai amirul mukminin atau pemimpin umat Islam. Malahan NU memperkuat posisi Presiden Soekarno sebagai sebagai waliyul amri ad dloruri bis syaukah (pemimpin negara yang mendapatkan amanah dan wewenang) menjalankan pemerintahan.

Dari sini saja sebenarnya sudah dapat disimpulkan, dari dua pasangan capres-cawapres, pasangan mana yang didukung oleh kelompok-kelompok yang dulu pernah memberontak terhadap NKRI di masa-masa awal kemerdekaan. Jangan pernah melupakan sejarah, karena gerak sejarah itu bukan gerak orang-perorang tetapi menyangkut pola pikir, karakter dan entitas kebudayaan besar yang tidak bisa berubah seketika. Elektabilitas partai politik (dengan entitas massa politik di belakangnya) juga tidak banyak berubah polanya dengan pemilu demokratis pertama 1955 dulu.

(bersambung.. )

Oleh: Khoirul Anam

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Mengapa Warga NU Harus Pilih Jokowi-KH. Ma'ruf Amin? - Bagian 1"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel